Perjalanan analitis yang telah kita tempuh melalui buku “KORUPSI dalam UNDANG-UNDANG di INDONESIA” ini telah memberikan kesimpulan yang krusial: Indonesia telah memiliki struktur regulasi yang kuat untuk memberantas tindak pidana korupsi. Dari pembedaan yang mendasar antara konsep hukum formal dan material, hingga rincian delik-delik dalam UU 31/1999 Jo. UU 20/2001, landasan yuridis telah dibangun dengan kokoh. Ini membuktikan adanya kemauan politik negara untuk melawan kejahatan luar biasa ini. Namun, keberadaan hukum yang ideal hanyalah langkah awal; tantangan sesungguhnya terletak pada konsistensi dan integritas implementasi di lapangan.
Fokus buku ini pada Instrumen Nasional Pencegahan Korupsi menegaskan bahwa perang melawan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan semata. Hukum harus diintegrasikan dengan upaya pencegahan sistemik melalui penguatan lembaga-lembaga pengawasan, baik internal maupun eksternal. Pemahaman yang jernih mengenai Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi memastikan bahwa tidak ada ruang bagi impunitas, sementara penguatan instrumen hukum pencegahan berupaya memotong rantai korupsi sebelum ia terjadi. Hukum wajib berfungsi sebagai tembok pertahanan yang mencegah kerugian negara, bukan sekadar mekanisme penghukuman pasca-fakta.
Akhir dari kajian ini adalah sebuah refleksi terhadap peran sentral hukum dalam menentukan masa depan Indonesia yang berintegritas. Kerangka undang-undang antikorupsi adalah manifestasi dari komitmen negara untuk bersih, namun efektivitasnya sangat bergantung pada moralitas dan konsistensi para aktor penegak hukum. Kami mengajak seluruh pembaca untuk menjadikan pengetahuan yang tersaji dalam buku ini sebagai pijakan untuk mengawal supremasi hukum dan mendorong penegakan hukum yang tegak lurus, adil, dan tanpa kompromi. Hanya dengan menjunjung tinggi integritas di atas pasal-pasal, kita dapat memastikan bahwa hukum antikorupsi benar-benar menjadi tameng keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Leave a Reply